Mencegah terulangnya kembali geng motor yang anggotanya dari kalangan pelajar, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar akan membentuk tim khusus (timsus) pengaman pelajar sekolah. Tim terdiri dari unsur Disdikpora, Satpol PP, Kesbangpol, Komunitas Intelijen Daearah (Kominda), Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) serta unsur terkait termasuk Sabha Upadesa. Hal tersebut diungkapkan Plt. Kadisdikpora Kota Denpasar, Ir. Nyoman Ngurah Jimmy Sidharta W., MT., Selasa (1/11) kemarin.

Menurut Jimmy Sidharta, dengan terbentuknya tim khusus seperti itu para peserta didik bisa terawasi penuh kegiatannya meski di luar sekolah. Ia menegaskan, tim khusus ini akan melakukan pemetaan dan turun ke sekolah-sekolah yang terindikasi siswanya ada tergabung dalam geng motor untuk melakukan sidak terpadu.

“Meski sudah ada Satpol PP dan kepolisian , tentu saja mereka tak bisa selalu mengawasi pelajar setiap harinya, dengan terbentuknya tim khusus itu,  setidaknya para pelajar bisa terawasi lebih rutin,” kata Asisten II Setda Kota Denpasar ini.

Ditanya soal penanganan pelajar yang terlibat genk motor, Jimmy Sidhartha menegaskan akan dilakukan secara persuasif. Memberikan sanksi dengan mengeluarkan siswa dari sekolah dianggapnya justru bisa membuat kenakalan si anak bertambah parah.

‘’Kalaupun terlibat sebaiknya siswa dibina saja. Pembinaan yang lebih intens oleh guru dianggap lebih bermanfaat dan berpotensi mengurangi kenakalan siswa,’’ ujarnya.

Ia mencontohkan, kalau siswa dikeluarkan dari sekolah akibat terlibat aksi genk motor, maka yang bersangkutan justru tak mendapat pendidikan yang layak. Dengan kondisi ini, tentu sikapnya tak berubah.

Sementara, jika dipindah ke sekolah lain, tindakan itu seolah-olah hanya melimpahkan masalah pada sekolah yang menerimanya. "Kalau seperti ini, tentu sanksi keras seperti itu bukan solusi yang baik," tuturnya.

Diterangkan dia, sekolah perlu lebih maksimal memberikan pemahaman moral kepada siswa. Termasuk membinanya jika memang terbukti terlibat genk motor dan melakukan hal-hal negatif. Disamping itu, peran orangtua juga harus lebih baik lagi. Apalagi kejadian genk motor tersebut justru ada di luar sekolah.

Menurut Jimmy Sidharta, orangtua sebaiknya selektif ketika akan memberikan sepeda motor pada anaknya. Jika memang belum pantas dan tak memiliki surat izin berkendara, sebaiknya tidak memberikan sepeda motor pada anak. Orangtua juga harus mampu memantau pergaulan si anak di luar sekolah.

Dihubungi terpisah, pengamat pendidikan, Gusti Lanang Jelantik, meminta pihak sekolah melakukan filter dan kontrol ketat keberadaan geng motor di kalangan pelajar. Caranya dengan sering merazia pelajar yang ikut bergabung geng motor. Polisi pun diminta tegas menindak pelaku geng motor yang jika berbuat kriminal yang meresahkan masyarakat.

"Kalau geng motor dibubarin sepertinya sulit. Lebih baik pihak sekolah segera melakukan filter agar anggota geng motor di kalangan pelajar tidak berkembang. Maka harus rutin melakukan razia, sebab anggota geng motor biasanya memiliki kartu anggota atau identitas tersendiri,’’ ujar mantan Kadisdikpora Kota Denpasar ini.

Ia menambahkan, pihak Disdikpora Kota Denpasar harus berkoordinasi dengan kepala sekolah dan polisi dalam penanganan geng motor. Razia mulai tingkat SMP hingga SMA/SMK itu, kata Lanang Jelantik, bisa dilakukan dengan menggandeng polisi yang berada di masing-masing kecamatan di Kota Denpasar.

"Razia yang dilakukan pihak sekolah bisa bekerjasama dengan polsek setempat. Polisi kan memiliki data dan hafal mana anggota geng motor,’’ tutur Lanang Jelantik.

Ia menegaskan, ulah geng motor yang selama ini meresahkan masyarakat merupakan salah satu bentuk penyakit sosial. Orang tua yang menjadi pendidik pertama dan utama di rumah harus mampu menanamkan nilai-nilai luhur, kebiasaan-kebiasaan baik, warisan dari budaya masa lalu, penanaman nilai-nilai keagamaan serta nilai-nilai lainnya yang membantu anak-anak untuk bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang utuh dan berkualitas.